Sistem Pemerintahan Indonesia - Sejarah dan Penjelasannya

Sistem Pemerintahan Indonesia - Sejarah dan Penjelasannya

Sistem Pemerintahan Indonesia – Sistem Pemerintahan atau Sistem Tata Negara ini mempunyai sejumlah tujuan, salah satunya yakni bertujuan dalam menjaga kestabilan sebuah negara. Pada dunia ini sendiri semua negara memiliki sistem pemerintahan  yang berbeda-beda, dan masing-masing mempunyai kekurang, kelebihan dan karakter yang tentunya tidak sama. Sehingga dari sekian banyaknya sistem pemerintahan, akhirnya sistem tersebut dikelompokan menjadi :

- Parlementer

- Presidensial

- Semipresidensial

- Komunis

- Liberal

- Demokrasi Liberal

Sistem pemerintahan itu sendiri adalah suatu cara pemerintah untuk mengatur atau mengelola segala macam hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Secara garis besar, sistem pemerintahan bisa disebut merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menjaga kestabilan suatu negara dan rakyatnya, menjaga fondasi utama pemerintahan, menjaga perilaku berbagai macam kaum, dan masih banyak lagi.

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD ’45 (Sebelum Diamandemen)

Pada saat belum diamandemen, UUD ’45 mengatur dan mengelola kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan lembaga tertinggi, serta hubungan antar kedua lembaga itu. UUD sendiri adalah sebuah hukum tertinggi, dan kedaulatan rakyat seluruhnya diberikan kepada lembaga tertinggi (MPR). Kemudian MPR memberikan kekuasaanya ke sejumlah lembaga tinggi, antara lain; Presiden, MA (Mahkamah Agung), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Sebelum UUD ’45 diamandemen, di dalamnya tersirat suatu penjelasan tentang sejumlah pokok sistem pemerintahan Indeonseia, yakni :

-  Sistem Konstisusional

- Indoneisa merupakan sebuah negara yang dilandasi  oleh hukum

- MPR memegang kekuasaan tertinggi negara Indonesia

- Tidak ada batasan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara

- DPR bukan tanggung jawab Presiden

- Presiden berada dibawah MPR

- DPR bukan tanggung jawab meteri negara, dan menteri negara merupakan pembantu presiden.

Dalam pokok-pokok sistem pemerintahan di atas bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan indonesia adalah Presidensial, dan sistem ini diterapkan ketika Orde Baru. Ciri yang paling menonjol dari sistem presidensial yakni lembaga kepresidenan memegang kekuasaan yang begitu besar. Sehingga segala macam kewenangan presiden yang sudah di atur dalam UUD ’45 bisa dilakukan tanpa harus menunggu pertimbangan ataupun persutujuan dari DPR. Lantaran kekuasaanya yang begitu besar dan tanpa memerlukan pengawasaan dari DPR, tentu hal ini dapat disalahgunakan dengan begitu mudah.

Meskipun terdapat sebuah kelemahan yang begitu merugikan, namun sistem ini memilik dampak yang cukup positif pula yakni presiden bisa mengatur semua penyelenggara pemerintah. Sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang kompak dan solid, sistem pemerintahan pun akan jauh lebih stabil. Akan tetapi sistem Presidensial yang dulu pernah diterapkan dalam Indonesia sendiri cenderung lebih merugikan.

Pada awal Reformasi, negara indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Sehingga terbentuklah susunan pemerintah konstitusional, yang mempunyai ciri seperti berikut :

- Terjaminnya sejumlah hak warga negara dan HAM.

- Terdapatnya suatu batasan pada kekuasan pemerintah / eksekutif.

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD ’45 (Setelah Diamandemen)

UUD ’45 diamandemen lantaran adanya sebuah tuntutan terhadap Reformasi 1998. Tuntutan ini sendiri di karenakan dalam masa Orde Baru MPR memegang kekuasaan tertinggi, namun pada kenyataanya rakyat tidak memegang kekuasaan apa-apa. Sebaliknya, Presiden justru memegang kekuasaan secara penuh.

Secara garis besar, tuntuan perubahan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan sejumlah aturan-aturan, seperti HAM, tatanan negara, pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, antara lain ; tidak mengubah satupun kata yang terdapat di Pembukaan UUD ’45, dan tidak mengubah stuktur kenegaraan.

Baca Juga : Pengertian Teks Eksposisi, Tujuan, Ciri, Struktur, serta Jenis-Jenisnya

Saat ini, sistem pemerintahan Indonesia sendiri bisa dikatakan masih dalam tahap masa transisi. Sebelum UUD ’45 amandemen tahun 2002 berlaku, Indonesia masih menerapkan sistem yang menganut UUD ’45 bersama dengan sejumlah perubahan sampai pada sistem baru. Sistem pemerintahan baru ini berlaku sejak 2004, dan memiliki sejumlah pokok sistem pemerintahan, anara lain :

- Sistem pemerintahan masih tetap Presidensial, namun bentuknya republik.

- Mempunyai prinsip otonomi daerah dan negara dibagi dalam berbagai provinsi.

- MA dan lembaga yang berada dibawahnya menjalankan kekuasaan yudikatif.

- Presiden dan wakilnya dipilih oleh rakyat secara langsung.

- Presiden merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara.

- DPD dan DPR menjadi bagian parlemen.

- DPR memegang kekuasaan legislatif dan memegang kekuasaan dalam mengawasi pemerintahan.

- Semua anggota DPD dan DPR juga merupakan anggota MPR.

- Presiden mengangkat menteri atau kabinet.

Sistem Pemerintahan Indonesia Sekarang Ini

Berdasarkan kalimat yang tertera pada Pembukaan UUD ’45 Alinea 4, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia berbentuk Negara Kesatuan dan pemerintahannya berbentuk Republik. Pada UUD ’45 Pasal 4 Ayat 1, dapat disimpulkan bahwa Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan demikian bisa diketahui pula bahwa Negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Presidensial.

Berdasarkan teori, Indonesia menerapkan presidensial dalam sistem pemerintahannya. Namun menurut kenyataanya, masih banyak sejumlah elemen dari parlementer yang diterapkan dalam sistem ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan indonesia merupakan kombinasi atau gabungan dari sistem presidensial dengan sistem parlementer.

Sedangkan dalam sejarah, negara Indonesia memiliki sejumlah perubahan dalam sistem pemerintahannya, antara lain :

- Sistem pemerintahan presidensial pada tahun 1945-1949.

- Sistem pemerintahan parlementer (semu) pada tahun 1949-1950.

- Sistem pemerintahan parlementer (demokrasi liberal) pada tahun 1950-1959.

- Sistem pemerintahan presidensial (demokrasi terpimpin) pada tahun 1959-1966.

- Sistem pemerintahan presidensial pada tahun 1966-1998 (orde baru).

Sejumlah perubahan tersebut terjadi karena sistem pemerintahan presidensial yang lama mempunyai sejumlah kekurangan. Sehingga dilakukanlah sejumlah perubahan seperti diatas dengan tujuan memperbaiki beberapa kelemahan pada sistem pemerintahan yang lama.

Tags: Sistem Pemerintahan Indonesia, Penjelasan

Pengertian 2 months ago
Loading...
10 Misteri Penampakan UFO Paling Menggemparkan Di Seluruh Dunia

10 Ide Unik Melipat Handuk, Nomer 5 Wajib Dicoba

Orang kreatif selalu mempunyai banyak ide, bahkan benda sepele pun bisa menjadi sesuatu seni yang unik dan enak dipandang mata. Misal saja handuk, benda yang biasanya dipakai untuk mengeringkan badan setelah mandi ini ternyata bisa dijadikan seni yang unik. Yaitu dinamakan seni melipat handuk.

close

Mengenal Vebma

Apa itu Vebma? Vebma adalah sebuah media yang di peruntukkan untuk siapapun yang ingin menulis, membagikan ide, pengetahuan dan info apa saja untuk di ketahui umum umum.

Apa yang anda dapat?

Kamu akan di bayar untuk setiap View yang dihasilkan artikel yang kamu tulis.

Apa saja yang bisa kamu tulis?
Kamu bisa menuliskan apa aja yang ingin kamu ketahui dan kamu pelajari untuk kamu bagikan.

Advertiser
hello@vebma.com